Memantau Proses Pemilu Legislatif 2014

Ajang  Pemilu Legislatif  2014 memang menarik perhatian semua pihak, apapun kepentingannya. Begitu juga, beberapa kru Indipt melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu legislatif  di beberapa desa yang menjadi basis buruh migran di antaranya desa Krandegan kecamatan Puring dan desa Tanggulangin kecamatan Klirong Kebumen.

Berikut beberapa fotonya:

Proses penghitungan suara di salah satu TPS Tanggulangin Klirong

Menghitung hasil coblosan di TPS

menunggu antrian nyoblos

Menunggu panggilan untuk nyoblos

ini jelas pemantau pemilu legislatif 2014

Pekerjaan saya memang sesuai dengan tulisan di kaos yang saya pakai…

Sudut salah satu TPS di Klirong

Tampilan salah satu TPS di Klirong

Kajian Pemilu 2014 dan Buruh Migran Kebumen

BNP2TKI mencatat ada 9.065 warga Kebumen yang menjadi tenaga kerja di luar negeri atau TKI. Jumlah yang cukup tinggi dan menempatkan Kabupaten Kebumen sebagai daerah basis TKI ke 35 di Indonesia.

Tingginya jumlah warga Kebumen yang menjadi TKI merupakan sebuah isu sosial yang membutuhkan perhatian semua pihak khususnya oleh calon-calon anggota legislatif.  Terlebih lagi, banyak kasus yang menimpa TKI asal Kebumen. Mulai dari penipuan oleh salo/sponsor, penganiayaan oleh majikan, PHK secara sepihak oleh perusahaan di Malaysia, perdagangan manusia, perkosaan, hingga adanya TKI yang meninggal.

Namun sayang, isu buruh migran atau TKI ini belum menjadi perhatian para anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil kajian dari INDIPT (Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat) terhadap calon legislatif di Kabupaten Kebumen khususnya dapil Kebumen 4 (Kec. Klirong, Petanahan, Pejagoan) dan  dapil Kebumen 5 (Sruweng, Adimulyo dan Puring), mayorita caleg tidak memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu buruh migran/TKI.

INDIPT dalam melakukan kajian terhadap caleg menggunakan biodata caleg yang dilangsir oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk caleg di 2 daerah pemilihan tersebut. Biodata inilah satu-satunya data/biodata caleg yang dapat dilihat atau diakses oleh masyarakat. Berdasarkan dokumen caleg tersebut memang belum terlihat komitmen caleg untuk memperjuangkan isu buruh migran.

Selain melakukan kajian berdasarkan dokumen caleg, INDIPT juga mengamati terhadap proses kampanye caleg baik kampanye melalui media alat peraga maupun kampanye yang dilakukan secara langsung terhadap konsituen. Dari banyaknya alat peraga kampanye, baik poster, baliho, maupun stiker, hampir semuanya berisi tentang foto profil caleg, partai, nomer urut caleg dan seruan atau ajakan untuk memilih atau mencoblos saat tanggal 9 April besok.

Beberapa poster caleg di dapil 4 dan 5 seringkali mengusung tentang isu ekonomi, kesejahteraan, pertanian/pangan dan pembangunan fisik. Belum ada caleg yang mengusung isu buruh migran/TKI sebagai agenda politik mereka.

Padahal faktanya, dapil 4 dan 5 menjadi daerah basis buruh migran di Kebumen. Sebagaian besar dari caleg-caleg itu juga tinggal di desa-desa kantong TKI seperti di Puring, Klirong, Petanahan.

Kajian INDIPT juga mencatat, ada beberapa caleg yang merupakan mantan buruh migran/TKI, staff di PJTKI, dan juga anak dari mantan TKI. Namun saat INDIPT bertemu dan melakukan wawancara dengan para caleg tersebut, isu buruh migran tidak menjadi prioritas agenda politik mereka.

Belum adanya caleg yang mengusung isu buruh migran tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kapasitas calon legislatif di Kebumen khususnya dapil 4 dan 5  dalam melihat persoalan masyarakat, khususnya terkait buruh migran/TKI ini

 

 

Issue Buruh Migran Belum Menjadi Agenda Politik Para Caleg

Masa kampanye pemilu legislatif sudah lewat dan kini tinggal tersisa satu hari lagi menuju Pemilu Legislatif 2014.

 

Dari sekian banyak kegiatan kampanye oleh para calon anggota legilatif, banyak dari mereka yang tidak mencantumkan issu buruh migran sebagai agenda politik. Secara umum isu yang diangkat masih sebatas persoalan ekonomi, pembangunan sarana fisik ataupun persoalan kemiskinan.

 

“Dari data yang dirilis oleh KPU dan wawancara langsung dengan para calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kebumen, sedikit sekali caleg yang menjadikan isu buruh migran sebagai agenda politik mereka” kata Irma Suzanti, direktur Indipt Kebumen.

 

Menurut Irma, seharusnya isu buruh migran menjadi agenda utama mengingat Kebumen merupakan basis buruh migran sehingga nantinya setelah para caleg itu benar-benar terpilih mereka bisa membuat regulasi yang berpihak pada buruh migran.

 

“Wilayah kecamatan Puring, Petanahan, Klirong, Ayah dan Adimulyo merupakan basis buruh migran. Namun tidak ada satupun caleg di dapil tersebut yang mengangkat isu buruh migran sebagai agenda politik mereka” Kata Irma.

 

Dalam skala lokal Kebumen belum memiliki perda yang secara khusus membahas tentang persoalan buruh migran terutama dari sisi perlindungan atas mereka dan keluarganya. Padahal terdapat 9.065 warga Kebumen yang menjadi buruh migran di luar negeri. Jumlah ini akan bertambah banyak jika dikaitkan dengan keluarga buruh migran di Kebumen yang juga memiliki hak suara sama.

 

“Harapan saya nanti setelah caleg itu terpilih mereka benar-benar memperhatikan nasib para buruh migran di Kebumen, dengan membuat kebijakan yang peduli buruh migran” kata Irma.