Mesin Sedot itu Bernama Proyek Pemberdayaan

Oleh: Borni Kurniawan

Kalau dulu, saat kran reformasi dan tata kelola kebijakan publik belum berubah, masyarakat desa sangat sulit memperoleh akses program. Akibatnya, tak sedikit jumlahnya desa dalam kondisi terbelakang baik secara ekonomi maupun kualitas hidup warganya. Warga hidup keterbelakangan pedidikan, kesehatan tak terjamin, sampai akhirnya mereka lemah mengakses kebijakan pemerintah.

Selepas Undang-Undang otonomi digulirkan dan merubah tata kelola kebijakan dari sentralistik ke desentralistik, daerah, termasuk desa mendapat angin segar. Akses program pembangunan lebih terbuka. Terlebih saat kebijakan buttom up planning diberlakukan. Warga desa diberi keleluasaan untuk memanfaatkan forum-forum musrenbang mulai dari desa sampai kabupaten sebagai ruang menyampaikan usulan masyarakat yang harus dijawab pemerintah, melalui APBD.

Bagaikan mendapatkan rejeki nomplok, hampir semua desa di seluruh Indonesia kebanjiran program. Bagi banyak kalangan, mempersepsikan banjir program sama dengan berlimpah proyek. Berlimpah proyek sama dengan mandi uang. Warga desa yang dulu tak akrab dengan istilah P2KP, PNPM, PPK, P2TPD, AMPL, PAMSIMAS, RASKIN, BLT, PPIP, ADD dan seabrek singkatan lainya, kini tak lagi asing dengan istilah-istilah tersebut. Bahkan tak jarang warga yang berebut menjadi fasilitator ataupun dana-dana bantuan dari program-program tersebut. Fenomena berebut ini, tak lain karena program-program tersebut membawa seabrek dana yang tidak sedikit.

Bak kuis di televisi, program-program yang secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat desa membikin kaget warga desa. Desa yang dulunya sama sekali tidak tersentuh uang pembangunan, tiba-tiba mendapat mendapat bantuan program bermilyaran rupiah jumlahnya. Menurut informasinya, PNPM Mandiri pada tahun 2008 saja menggelontorkan dana 151 milyar ditambah dana pendamping APBD sebesar Rp. 23 milyar. Pada tahun anggaran 2009 kembali mengeluarkan dana Rp. 79 milyar, didampingi dana pendamping bersumber APBD sebesar Rp. 14 milyar.

Ya, seperti kuis uang kaget saja. Secara sistematis, desa harus bisa menghabiskan uang-uang program tersebut baik yang berbentuk hibah, dana bergulir ataupun bantuan sosial. Meski dibarengi pelimpahan kewenangan mengelola dana-dana yang masuk ke desa, di sisi lain mengancam keberdayaan masyarakat itu sendiri. Simak table terlampir;

Memang tak semua skema program, dalam membelanjakan anggarannya, selalu menekankan aspek keswadayaan masyarakat. Ada yang langsung diberikan ke warga secara langsung seperti BLT. Ada pula yang diberikan melalui desa dengan prasyarat penyertaan swadaya masyarakat. Dalam konsteks keswadayaan program, meski menyalakan semangat kesukarelawanan warga, tetap saja menekan kekuatan finansial warga untuk mendampingi kesuksesan program. Berita Suara Merdeka edisi 4 Nopember 2009, mempublikasikan bahwa kekuatan swadaya masyarakat dalam rangka nyengkuyung proyek PNPM mencapai 22 milyar selama tahun 2009. Belum program lainya, PAMSIMAS pada tahun anggaran 2008 mampu menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp. 495 juta.

Selain keswadayaan dalam bentuk finansial, masyarakat juga rela mengeluarkan energinya untuk ikut serta menyukseskan proyek-proyek yang diselenggarakan program-program masuk desa tersebut. Membuat selokan, jalan setapak dan lain sebagainya, tak jarang warga desa rela meninggalkan pekerjaanya sejenak untuk bergotong royong. Biasanya, penarikan swadaya masyarakat, selaku penerima manfaat proyek, dipukul rata meski diputuskan melalui musyawarah. Keputusan pukul rata ini tentu menimbulkan ketidakadilan antar warga. Kaya dan miskin mempunyai kewajiban member sumbangan sama. Hal ini tentu sangat memberatkan warga miskin.

Sampai kapankah skema proyek seperti ini berhenti? Apakah skema proyek ke desa selamanya akan selalu mensyaratkan swadaya masyarakat? Benar adanya memang, kalau masyarakat mendapatkan BLT yang uangnya langsung diterima, akan tetapi pernahkah kita hitung impact yang mereka dapatkan jika pada saat yang sama proyek-proyek pemberdayaan lainya menuntut adanya swadaya masyarakat berupa sumbangan uang juga. Bisa jadi gali lobang tutup lobang tetap mentradisi dalam kehidupan warga terutama yang miskin.

Bagi warga biasa yang sistem management keuangan keluarganya masih amburadul, sistem keswadayaan yang disyaratkan proyek-royek diatas bisa-bisa merusak ketahanan keuangan keluarga miskin. Karena warga yang miskin cenderung lemah managemen keuanganya, semakin banyak tuntutan dari luar dirinya untuk berswadaya demi suksesnya sebuah proyek yang sebenarnya sudah bergelimang duit, akan memperlemah daya pendapatan dan belanja keluarga bersangkutan. Kalau sudah begitu, penurunan angka kemiskinan yang menjadi tujuan utama proyek malah semakin blunder.

Swadaya untuk Kegiatan Produktif Warga

Sudah banyak suara yang berkata kalau struktur program yang dikembangkan program pemerintah entah itu bersumber uang hutang, APBN maupun APBD, didominasi proyek fisik. Salah satu contohnya PNPM. Walau berbaju program pemberdayaan, 75% persen anggaran PNPM untuk pembangunan fisik. Jika kita pertanyakan relevansi/impact positif bangunan fisik terhadap peningkatan produktifitas warga miskin, jangankan kita, para pengelola project pun sulit mengukurnya.

Pernahkah kita temukan dampak positif pengaspalan jalan terhadap pengurangan jumlah warga miskin? Yang ada pengaspalan jalan akan semakin memperkuat tingkat aksesibilitas warga kaya yang biasanya lebih banyak menguasai jaringan pasar. Sementara usaha ekonomi warga seperti pedagang sayur, penjual kayu yang kebanyakan alat transportasinya pakai sepeda ontel atau bahkan jalan kaki, tetap saja berpendapatan rendah. Bedanya, kini mereka berjalan di atas jalan beraspal.

Daripada akumulasi financial warga dalam bentuk swadaya monoton untuk mendampingi proyek fisik yang kemanfaatanya bagi peningkatan kesejahteraan warga sulit diukur, saya malah berpikir bagaimana kita dorong ke arah program yang lebih produktif dan memiliki dampak jangka panjang bagi warga.

Terlepas dari nilai negative syarat swadaya di setiap proyek, keswadayaan sedikit banyak turut mendongkrak social capital. Tradisi gotong yang mulai meredup, kini menyala kembali. Akan tetapi jika kegotongroyongan melulu dimaknai adanya keikhlasan warga untuk membayar iuran setiap kali ada proyek, sementara dampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga tidak pernah diperhatikan, suatu saat titik jenuh berswadaya pasti terjadi.

Hemat saya, hentikan proyek-proyek yang selalu mensyaratkan swadaya masyarakat dengan mengoptimalkan dana-dana proyek itu sendiri. Sebaliknya, kita alihkan kekuatan financial warga untuk investasi program kesejahteraan warga.

Saya punya keyakinan warga, tidak melulu tercermin pada keikhasanya mengalokasikan dana pendamping proyek. Justru kegotongroyongan itu mencerminkan kesiapsiagaan mereka untuk bekerjasama. Hanya saja sentuhan management didalamnya belum andil dan mampu menyalakan kerjasama menjadi energy yang produktif.

Kita mungkin sering mendengar memberdayakan ekonomi warga desa berbasis sumber daya local. Namun kekuatan modal supra desa di satu sisi dan lemahnya proteksi desa terhadap resource-nya di sisi yang lain menjadikan sumber daya local menjadi milik mereka yang bermodal besar. Saat ini banyak sekali perusahaan yang membeli sumber daya desa seperti air. Siapa sangka perusahaan air minum kemasan itu mengambil air dari sumber-sumber air di desa. Sementara, warga desa di sekitar sumber air tetap saja miskin dan air minumnya saja beli. Alih-alih tak ada hak guna air bagi warga desa.

Capital social warga berupa kesukarelawanan dan swadaya financial sebenarnya bisa kita kelola menjadi suatu konsep kewirausahaan. Desa dapat mengelola sumber-sumber daya alam didalamnya tanpa harus menjual pada pemodal, melainkan kepada warga desa sendiri. Caranya, pertama, akumulasikan modal sosial masyarakat desa, sumber daya manusia, termasuk modal uang dan asset itu sendiri. Dengan demikian, secara tidak langsung kita mengajak warga berwirausaha. Ketika pemegang saham didalamnya adalah masyarakat, sama artinya kedaulatan tetap berada di tangan warga bukan segelintir pemodal. Kedua, berikan kepercayaan pada warga-warga desa yang berkapasitas untuk memutar modal yang terkumpul tadi menjadi sebuah energy menjalankan suatu institusi ekonomi desa. Langkah-langkah selajutnya, anda yang lebih tahu.**

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen