Sekolah untuk perubahan
By admin on Jan 17, 2009 with Comments 4 Printable version
Banyak orang berfikir bahwa sekolah adalah sarana utama mencapai sukses masa depan. Sekolah menjadi tumpuan menggapai cita-cita itu, walaupun untuk menggapai sekolah sampai taraf yang tinggi bukanlah hal yang mudah –khususnya bagi masyarakat miskin. Apapun akan dilakukan oleh banyak orang tua, bahkan dari keluarga miskin, agar anak-anaknya bisa meraih masa depan, yang lebih baik dari orang tuanya, dimana sekolah menjadi salah satu tambatan yang dipercaya.
Itu adalah cita-cita yang sangat mulia, tentunya. Cita-cita yang tidak hanya berdampak secara individu tetapi juga berdampak bagi kemajuan bangsa. Andai saja semua warga negara –tanpa kecuali mereka yang miskin– bisa mencapai sekolah tinggi, dalam arti pendidikan yang baik, kayaknya bisa diramalkan tentang kemajuan suatu bangsa. Indonesia, sebagai sebuah kumpulan bangsa-bangsa ataupun sebagai sebuah negara, akan mengalami kemajuan yang luar biasa seandaianya semua warga negara mendapatkan pendidikan yang tinggi –dan baik tentunya.
Namun kenyataan tidaklah selalu seiring sejalan dengan idealnya. Karena (1) kini sekolah semakin mahal biayanya. Tidak hanya bermodalkan kepandaian, yang terukur dalam nilai-nilai rapor dan UAN, untuk bisa masuk ke sekolah yang bagus, tetapi juga membutuhan uang yang cukup banyak. Mereka yang pandai dalam disiplin ilmu biologi dan fisika misalnya, tetapi tidak punya uang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, nampaknya kepandaian itu –sebagaimana dikatakan sebagian orang– tidak akan berguna, kecuali bila ada yang mau memberikan beasiswa. Tetapi sebandingkah beasisiwa dengan jumlah orang demikian?
Tidak hanya itu, (2) meraka yang telah melewati level tinggi sekolahnya juga banyak yang tidak bisa mendapatkan cita-cita yang mereka inginkan. Misalnya, mereka yang bercita-cita menjadi abdi negara (PNS), ternyata tidaklah mudah karena harus bersaing dengan sekian banyak orang yang bercita-cita sama. Tidak cukup modal jiwa nasionalis untuk bisa duduk sebai abdi negara, melainkan harus bersaing dahulu dengan ratuan, bahkan kini ribuan orang yang juga menginginkan “posisi terhormat†sebagai abdi negara itu.
Demikian juga, banyak orang harus bersaing untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja serta tidak memadainya lapangan untuk menapung mereka merupakan problem riil yang memupuskan cita-cita banyak orang terdidik. Memang sebuah problem yang konon susah dipecahkan serta susah dicarikan solusinya, namun, apapun alasannya, persoalan itu haruslah bisa ditemukan pemecahannya. Pemerintah bertanggungjawab untuk masalah ini (setuju?)
Selain dua realitas itu, (3) ada realitas lain yang nampaknya sering luput dari perhatian. Realitas itu terwujud dalam bentuk –misalnya– semakin sepinya kampung ditinggalkan oleh warganya. Tidak hanya meraka yang terdidik yang meninggalkan kampung, tetapi juga meraka yang sekolahnya rendah, atau bahkan tidak tamat sekolah dasar pun, banyak yang akhirnya ber-urban atau ber-imigran demi mencari sesuap nasi untuk bisa menyambung hidup di masa mendatang. Syukur-syukur lebih dari itu.
Sepinya kampung, apa hubungannya dengan sekolah?
Nampaknya tidak ada hubungan antara sepinya kampung dengan sekolah. Sepinya kampung adalah satu hal; sedang sekolah adalah hal lain. Atau bila ada hubungan, adalah hubungan sebab akibat dimana sepinya kampung adalah akibat dari adanya sekolah. Argumentasinya berikut ini.
Sekolah adalah media untuk meciptakan orang pintar. Kepintaran dalam masyarakat yang makin kapitalistik (indonesia makin kapitalis kah hari ini?) adalah –diakui atau pun tidak– capital untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dimana kehidupan yang lebih baik itu terwujud dalam “kepunyaan pekerjaan yang layak sesuai dengan sekolahnya†yang ujungnya adalah kehidupan ekonomi yang cukup untuk menyambung hidup.
Situasi kampung hampir tidak memungkinkan kalangan terdidik untuk bisa hidup disana. Bukan kesalahan si orang terdidik jika tidak bisa hidup di kampung, melainkan karena memang situsi sosial, ekonomi dan budaya –disadari atau tidak– makin tertata demikian. Hidup di kampung dalam kontek ini bukan dalam arti semata tinggal di kampung, melainkan tinggal dan bekerja di kampung. Nampaknya semakin sedikit, atau malah hampir tidak ada ya?, orang terdidik mau menjadi –misalnya– petani, apalagi dengan kepemilikan lahan yang semakin sempit.
Karenanya tak heran bila –seperti telah disinggung di atas– banyak orang terdidik, dan sebenarya juga hampir kebanyakan orang, lho– yang akhirnya hijrah ke kota, dan konsekuensinya adalah sepinya kampung. Ini adalah realitas yang –diakui atau tidak– makin nyata kita lihat di banyak perkampungan.
Lho, apa hubungannya sekolah dengan sepinya kampung?
Terhadap pertanyaan itu, saya baru bisa membayangkan bila pendidikan, dalam hal ini “penidikan = sekolahâ€, berorietasi pada pembangunan masyarakat kampung, bisa jadi situasinya berbeda. Sekolah berorientasi pada pembangunan masyarakat kampung bukan terwujud dalam bentuk, misalnya, sekolah pertanian dengan alasan karena kampung adalah –sebagian besar masih— merupakan masyarakat yang berpenghasilan petani. Bukan pula sekolah dalam arti semisal STPMD (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa) Yogyakarta.
Tetapi sekolah pada umunya, yang kurikulumnya memberikan inspirasi bagi peserta didik untuk mampu merubah tatanan kampung menjadi area yang pada satu sisi menyenangkan, sedang pada sisi lain, bisa menghidupi warganya. Ini nampaknya mustakhil, tapi bukankah “Tuhan tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak mau merubah sendiri?†Dan, sekolah –sebagi laboraorium kepintaran yang sampai kini masih dipercaya banyak orang– seyogyanya menjadi alat untuk itu.
Saya kira, gagasan yang sering saya dengar tentang kurikulum yang berbasis kearifan lokal itu bisa berfokus pada pembangunan ini. Hanya saja, siapa yang akan memulai? Siapa ang akan melaksanakan? Dan adakah orang tua –dalam masyarakat yang makin kapitalistik ini– yang mau mensekolahkan anak-anaknya di sekolah macam demikian?
Marilah kita bereksperimen!
Akhmad Murtajib
Filed Under: Uncategorized
About the Author:

Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) dalam tataran ke depan di negara tercinta Indonesia tampaknya telah disengaja diupayakan dan diukur secara nasional dan bahkan internasional. Sejak 2003 negara sedang gencar mendanai sekolah standar nasional maupun sekolah standar internasional. Ujiannya juga dinamakan ujian nasional. Kita tunggu ujian sekolah standar internasional nanti (tahun depan) 2010 dinamakan ujian … apa? Mudah-mudahan bernama ujian internasional? Lucu? Lulusan sekolah yang jelas menerima ijazah /sttb yang katanya mencerminkan kemampuan lulusan setelah mengikuti kegiatan di sekolah standar nasional maupun sekolah standar internasional. Bagus?
“Sekolah untuk perubahan” adalah gagasan cerdas semoga dapat mengatasi segala permasalahan terkait sekolah standar nasional maupun sekolah standar internasional termasuk ujian nasional maupun ujian internasional.
Wss. ajisaka.
katanya, seorang leonardo da vinci atau orang sekaliber Thomas Alfa Edison yang terkenal itu, dulunya disetarakan dengan orang bodoh. pasalnya, sejak kecil keduanya tidak berprestasi. salah satunya ditunjukan dengan kemampuan menulis beberapa huruf abjad yang tidak sesuai dengan standar baku. misalnya menulis angka 7 (tujuh) selalu terbalik. karena selalu terjadi berulang-ulang, publik menyimpulkannya sebagai kebodohan tokoh tersebut.
tapi apa yang terjadi kemudian. keduanya menjadi tokoh yang sangat dikagumi banyak orang karena jasa penemuan mereka.
yang mau saya katakan disini adalah keberhasilan bukan terletak pada keindahan menulis semata. faktor ketekunan serta saling menghargai karya tulis seseorang yanga katakanlah dibawah standar atau bahkan buruk untuk dibaca akan menjadikan seseorang itu menggapai kesuksesan.
saya kira sekolah menulis ini cukup tepat untuk membangun pertalian rasa saling harga menghargai tentang kekuatan, kelemahan, potensi, dan kebiasaan orang satu sama lain dalam dunia menulis. maka, saya kira sangat disayangkan bagi user yang terkendala oleh rasa bahwa dalam dirinya …”wah tulisanku jelek”, ‘aku ra iso nulis”,”tulisanku nek tak woco neh elek je”, kemudian tak pernah mau memulai menulis. jelek dan buruk biarkan pembaca yang menilai. tugas kita menulis dan menulis yang dihimpun dari rasa, pengalaman indrawi, mimpi, atau bahkan banyolan sekalipun….!
Menulis memang sudah diajarkan sama kita sejak kecil, seperti yang dikatakan mas uun. Memanng ada orang yang pinter ngomongn tapi kalau disuruh menuliskan apa yang telah diucapkan akan sangat kebingungan dari mana akan memulainya. Banyak orang dipandang bisa atau pintar dari hasil tulisannya.
Kadang-kadang kita memang akan dangat minder bila nantinya tulisan kita dibaca oleh orang lain. Karena setelah membaca tulisan oarang lain baik-baik sedangkan milik sendiri sangat jelek. Jadi tulisan yang baik itu sih tulisan seperti apa????atua cara mengawali menulisnya bagaimana????
Nggo Ngapa Sekolah …
Pada sebuah ‘kunjungan’ di sebuah SD kecamatan Buayan. Saya sempat ngobrol santai dengan anak-anak kelas 6. Pada siswa yang badannya paling bongsor, saya ajukan pertanyaan : "Mas besok lulus SD mau melanjutkan ke SMP mana?"
"Nggo ngapa sekolah?" Jawab dan tanya Si Bongsor nyaris tanpa ekspresi.
Saya tercekat. Blangkemen.
Ya, nggo ngapa sekolah? Nggo ngapa sekolah? Pernyataan dan atau pertanyaan kritis – kadang ada yang menilai sebagai pernyataan subversif – seperti ini sudah sering dilontarkan oleh banyak ahli pendidikan. Kali ini bahkan dengan lugas keluar dari seorang anak kita.
Pertanyaannya : Apakah kita akan terus dalam kejumudan, dengan membuta tuli terhadap suara-suara kritis terhadap lembaga bernama sekolah? Atau kita akan membuka hati, membuka nurani, membuka akal kita dengan jujur mengakui terhadap kondisi sekolah.Ya, Mas Bongsor, nggo ngapa sekolah -kalau sekolah hanya diajar oleh guru-guru yang tidak kompeten mengajar dan mendidik.Kamu tahu Mas Bongsor? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru-guru kita sangat rendah. Di Kebumen misalnya, hasil uji kompetensi guru-guru mata pelajaran SMP tahun 2003 hanya mencapai nilai rata-rata 39.01. Sementara Standard Pelayanan Minimal (SPM) mengharuskan guru memiliki nilai 75. Bagaimana guru-guru dengan kompetensi sangat rendah itu bisa membawa anak-anak didiknya lulus Ujian Nasional yang mematok nilai minimal 4,25 untuk bisa lulus? Itu di Kebumen Jawa tengah – bagaimana kondisinya di daerah luar Jawa? Dampak lainnya, akibat guru-guru yang kurang kompeten, maka potensi terjadinya penyesatan (misleading) dalam pembelajaran makin membesar. Murid-murid ‘yang tersesat’ ini bukannya tambah cerdas, bisa-bisa otaknya ‘hang’. Bandingkan dengan dunia penerbangan. Bila seorang pilot karena sesuatu hal diketahui tidak kompeten, maka sang pilot mutlak harus di-grounded (tidak diperkenankan menerbangkan pesawat), karena bisa membahayakan penerbangan.
Ya, Mas Bongsor, nggo ngapa Sekolah!; Kalau sekolah justru hanya membuat ketidakseimbangan otak anak-anak kita, dengan hanya mendewa-dewakan nilai akademik. Mengutip Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya berjudul ‘ESQ’ “ …pendidikan di Indonesia selama ini, terlalu menekankan arti penting nilai akademik, kecerdasan otak atau IQ saja. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke bangku kuliah, jarang sekali ditemukan pendidikan kecerdasan emosi yang mengajarkan tentang : integritas; kejujuran; komitmen; visi; kreatifitas; ketahanan mental; kebijaksanaan; keadilan; prinsip kepercayaan; penguasaan diri atau sinergi, padahal inilah yang terpenting”.
Ya, Mas Bongsor, Nggo ngapa Sekolah!; Kalau di sekolah justru terjadi praktek-praktek penindasan, penistaan, dan sikap antidemokrasi!Lihatlah praktek Masa Orientasi Siswa (MOS). Masih juga terlihat murid-murid baru yang disuruh menggunakan krusu (krusu, adalah ‘tas’ ayam – terbuat dari anyaman daun kelapa/blarak, dan biasa digunakan untuk membawa ayam) untuk membawa buku-buku dan peralatan sekolah. Masih terlihat murid-murid baru di masa MOS yang disuruh memakai topi helm terbuat dari separo bola plastik yang diberi tali rafia kiri kanan. Juga murid baru yang berkalung untaian brambang, bawang, lombok dan bumbu dapur lainnya. Atau berkalungkan rafia dengan papan nama karton dengan nama-nama yang sungguh menistakan : Kadal, Precil, Limbuk, Dlongop, … Belum lagi praktek-praktek penindasan dan penistataan terhadap harkat manusia lain : bentakan, makian, dan perintah-perintah lain yang sangat keterlaluan dan tidak jelas maksud dan tujuannya selain upaya mempermalukan. Semua itu berdalih ujian mental!Para guru dan kepala sekolah mungkin akan berkilah : itu ulah kakak-kakak senior. Tapi bukankah ada guru pembimbing? Andai bukan perintah guru pembimbng – mustahil kalau praktek-praktek penistaan itu tidak diketahui guru. Praktek MOS cenderung menjadi perpeloncoan yang sangat jauh dari nilai-nilai pendidikan. Dan ini telah berlangsung puluhan tahun hingga kini. Nggo ngapa Sekolah!; Kalau di sekolah murid-murid justru diajak bersekongkol mencurangi Ujian Nasional!Praktek kecurangan pada Ujian Nasional di sebagian sekolah sudah merupakan rahasia umum. Nuansa kecurangan pada Ujian Nasional, sejak dari bernama Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Nasional), telah ada. Dulu ketika jaman EBTA(NAS), ketika koreksi masih dilakukan dengan manual (dengan bolongan obat nyamuk), sudah menjadi kelaziman terdengar ‘perintah’ dari kordinator koreksi : “Untuk lancar dan suksesnya EBTANAS, harap hasilnya ditambah 1,5 apalagi untuk anak-anak kita yang bernilai rendah”.Ketika Ujian Nasional menggunakan Lembar Jawab Komputer, LJK (proses koreksi menggunakan komputer), kecurangan dilakukan di ruang panitia ujian. Caranya tim sukses sekolah ‘memperbaiki’ LJK peserta ujian, agar hasil ujian tidak terlalu parah.Tahun terakhir, ketika Prosedur Operasional Standar (POS) mewajibkan pengeleman amplop LJK dilakukan di ruang ujian, ada sekolah bahkan mengajak murid-murid peserta ujian bersekongkol mencurangi ujian. Modus operandinya dengan pesan singkat (SMS) ponsel. Atau dilakukan dengan terang-terangan melalui pengumuman : “Pengumuman. Bagi peserta ujian yang belum mengembalikan pinjaman buku-buku perpustakaan diharap segera mengembalikannya. Berikut nama-nama yang belum mengembalikan buku ke perpustakaan yaitu 1. Dodo, 2. Bambang, 3. Cahyadi, 4. Eko, 5. Agus, 6. Bagyo, 7. Dini …” Jangan harap Anda menemukan ada murid bernama Zakaria, Parjoko, Toni – karena tidak ada pilihan jawaban Z(akaria), P(arjoko), atau T(oni).Dan hebatnya, pihak Dinas Pendidikan di daerah-daerah dan Depdiknas diam saja melihat kecurangan ini. Barangkali karena Depdiknas pernah melakukan ‘kecurangan’ serupa dengan melakukan konversi nilai UN yang berakhir heboh beberapa tahun lalu.
Nggo ngapa Sekolah!; Kalau sekolah telah berubah fungsi sebagai pasar atau toko. Lihatlah ketika awal tahun ajaran baru. Sekolah mengambil peran toko atau pasar. Kecuali celana dan baju seragam, sekolah juga menjual buku-buku, ikat pinggang, topi, celana dan kaos olahraga, kaos kaki. Kalau di toko atau pasar, harga baju masih bisa ditawar dan bersaing dengan toko-toko lain. Jangan harap kita bisa menawar barang-barang yang ada di toko bernama ’sekolah’. Belum lagi bisnis kagetan lainnya seperti study tour dan sejenisnya.Bahkan kamu tahu Mas Bongsor, sebagian sekolah dan birokrasi pendidikan pun sekarang ikut-ikutan jadi bakul batik! Mending kalau harganya bersaing, lha wong jatah APBD 85.000 rupiah/baju batik, dibelikan baju batik dengan kualitas yang di pasaran paling banter harga 40.000 rupiah!
Nggo ngapa Sekolah!; Kalau anak-anak kita hanya akan dijadikan ‘tikus-tikus’ percobaan kurikulum!Ramalan bahwa KBK akan menjadi Kurikulum Bakalan Kacau, benar-benar terjadi. Kurikulum Berbasis Kompetensi, ada juga yang menyebut Kurikulum 2004 atau dengan nama apapun, semula hanya berupa uji-coba di beberapa sekolah. Namun semua latah, walau KBK belum ada landasan hukumnya (berupa peraturan Menteri seperti lazimnya), hampir semua sekolah ber-KBK-ria. Tak peduli apakah guru-gurunya mudheng atau belum, tak peduli apakah kondisi sekolah sudah siap atau belum, pokoknya KBK. Kalau tidak ber-KBK takut dianggap sekolah yang ketinggalan jaman. Korban dari percobaan bernama KBK, tidak lain adalah murid dan masyarakat. Biaya milliaran rupiah sudah dikeluarkan negara untuk pelatihan guru dan aparatus pendidikan untuk ber-KBK. Belum lagi biaya yang dikeluarkan orang tua murid untuk membeli buku-buku yang berlabel KBK (yang isinya belum tentu sama dengan merk sampulnya). Kabar terakhir Mendiknas telah menanda tangani kurikulum ‘baru’ bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KSTP). Hebatnya KTSP ini harus disusun oleh dua komponen utama : Sekolah (kepala sekolah dan guru) dan Komite Sekolah! Namun (maaf seperti biasanya) kita harus siap mental, kurikulum yang luar biasa ideal ini akan berakhir menjadi : Kurikulum KaTe SiaPe.
Nggo ngapa Sekolah!; Kalau manajemen sekolah sakobere dan sakepenake. Ada yang lucu Mas Bongsor, ini rahasia kita berdua ya… . Para pengawas (di SMP dan SLTA), dulu rekrutmennya untuk pengawas mapel – eh sekarang diberi tugas tambahan menjadi pengawas manajemen (sekolah). Lha wong sebagian pengawas itu belum pernah jadi kepala sekolah dan belum pernah mendapat ilmu manajemen sekolah, lha kok sekarang disuruh mengawasi manajemen sekolah! Apa itu tidak ngawur Mas Bongsor?
Gejala terjadinya proses pembusukan di sekolah kian nyata – dan belum terlihat upaya yang sungguh-sungguh untuk menghenti-kannya – apalagi menyembuhkannya.
Mas Bongsor, saya sangat menghormati pilihan dan keberanianmu : untuk tidak sekolah!Ya Mas Bongsor, kamu sama sekali tidak wajib sekolah. Pemerintah tidak pernah mewajibkan warga negaranya untuk sekolah – namun belajar! Wajib belajar! Dan tidak seorangpun berhak memaksamu untuk sekolah!Dan belajar bisa dimana saja, kapan saja – tidak harus di sekolah! Tidak sekolah sama sekali tidak masalah! Yang penting ciptakan budaya belajar. Tidak masalah kamu tidak sekolah – tapi tetaplah belajar, dimanapun kamu berada. Teruslah belajar dari kehidupan. Jadilah manusia pembelajar!